Petani Sawit Unjuk Rasa, Bupati: Surat Kepada Presiden RI perihal Usulan Peninjauan Pelarangan Ekspor CPO dan Produk Turunannya

BELITUNG TIMUR - Ratusan petani kelapa sawit menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Belitung Timur (Beltim), Selasa (17/5). Para petani kelapa sawit dari Kabupaten Beltim ini menggelar demonstrasi menuntut adanya evaluasi kebijakan ekspor CPO dan minyak goreng, dimana dampak kebijakan tersebut berdampak buruk pada kondisi mereka.

“Tuntutan kami mencabut larangan ekspor minyak sawit. Dampaknya sangat terasa, dimana harga minyak goreng tidak turun tapi kelapa sawit kami tidak laku. Bagaimana korelasinya, jadi kami minta ditinjau ulang, ” kata Erwin koordinator unjuk rasa yang juga ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Beltim.

Baca juga: Birokrasi di Era 4.0 Tantang  ASN Berkualitas

Selain itu, Erwin sapaan akrab Dwi Nanda Putra meminta agar pemda mengeluarkan kebijakan agar perusahaan dapat menerima pasokan kelapa sawit dari petani sehingga keadaan bisa pulih kembali.

“Kami juga minta kebijakan bupati dan DPRD untuk buat surat ke pabrik agar menerima hasil kelapa sawit dari masyarakat karena komoditi ini tidak bisa diawetkan, dikeringkan atau di es, ” ujarnya.

Baca juga: Berkaca Tragedi Kanjuruhan, Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Jawa Timur Indonesia Minta Mitigasi Korban

Menyikapi hal tersebut, Bupati Beltim Burhanudin mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat surat kepada Presiden RI  perihal Usulan Peninjauan Kembali Pelarangan Ekspor CPO dan Produk Turunannya.

“Hari ini, Selasa (17/5) saya sudah mengonsep surat dan besok Rabu (18/5) surat pejabat kita yang akan mengantarkan langsung ke Jakarta dengan tanda bukti terima dikirimkan ke Presiden, DPR RI, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait. Kita sepakat unuk memperjuangkan ke pusat, tinggal menunggu pemerintah pusat untuk mencabut larangan tersebut, ” kata Burhanudin. (HMF).

Baca juga: Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui